JAKARTA – Mayor Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet yang baru diangkat dalam Kabinet Merah Putih, baru saja melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan tersebut mencatat kekayaan Mayor Teddy mencapai Rp 15,38 miliar, yang seluruhnya bebas dari utang. Pelaporan dilakukan tepat pada akhir tahun, 31 Desember 2024, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Mayor Teddy, yang lahir dari latar belakang keluarga militer, diketahui memiliki kekayaan sebesar Rp 8,2 miliar dalam bentuk tanah dan bangunan. Properti yang dimilikinya meliputi dua bidang tanah dan tiga bangunan, sebagian besar diperoleh melalui proses hibah yang telah diaktakan secara sah. Salah satu properti yang paling mencolok adalah tanah dan bangunan di Kota Bekasi, Jawa Barat, yang bernilai Rp 1,8 miliar. "Sebagian besar properti saya adalah hasil kerja keras saya sendiri," ujar Mayor Teddy.

Selain investasi properti, Mayor Teddy menambah nilai kekayaannya dengan aset kendaraan mewah. Dengan total nilai mencapai Rp 1,33 miliar, koleksinya mencakup mobil-mobil seperti Toyota Jeep LC HDTP, Toyota Fortuner, dan Honda CR-V. Selain itu, ia juga mengungkapkan memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 4,68 miliar dan kas tunai sebesar Rp 1,17 miliar.

Mayor Teddy lahir pada 18 April 1989, dan merupakan putra dari Kolonel Inf (Purn) Giyono dan Mayor Caj (K) Patris RA Rumbayan, yang juga berdinas di militer. Ia memulai pendidikan tingginya di Universitas Jenderal Achmad Yani dan kemudian melanjutkan ke Universitas Indonesia, di mana ia menyelesaikan studi S-2 pada 2021. Selain di Indonesia, Mayor Teddy juga memperluas ilmunya hingga ke luar negeri. Ia pernah belajar di Sekolah Intel Australia pada 2015, dan mengikuti berbagai pelatihan militer khusus di Amerika Serikat, termasuk di US Army Infantry School dan Army Airborne School pada 2019.

Karier militer Mayor Teddy dimulai setelah lulus dari Akademi Militer pada 2011. Berbagai posisi strategis telah diembannya, mulai dari komandan peleton di Kopassus, hingga ajudan Kasum TNI. Ia juga pernah bertugas sebagai perwira operasi di Batalyon-13 Kopassus dan menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo. Sebelum diangkat menjadi Sekretaris Kabinet, ia sempat menjadi ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan menjabat Wakil Komandan Batalyon Infanteri Para Raider 328/Dirgahayu.

Pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN merupakan bagian dari komitmen Mayor Teddy untuk mematuhi regulasi pemerintah dalam rangka menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Pelaporan yang dilakukan pejabat negara diharapkan menjadi langkah konkret dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, agar penyelenggaraan negara bisa berjalan dengan bersih dan akuntabel.

Mayor Teddy menegaskan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam menyampaikan laporan kekayaan, terutama bagi pejabat publik yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugasnya. “Pelaporan harta kekayaan adalah kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap pejabat publik. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan,” katanya.

Penyebarluasan informasi mengenai LHKPN ini bukan hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat yang diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas pejabat negara. Dalam konteks ini, kekayaan yang telah dilaporkan diharapkan bisa menunjukkan contoh positif bagi pejabat lainnya, dan membantu dalam mendorong iklim pemerintahan yang lebih baik dan bebas dari tindak korupsi.

KPK sendiri telah memperketat proses pelaporan dan pengawasan terhadap kekayaan pejabat negara, guna memastikan pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan terpercaya. Langkah Mayor Teddy untuk melaporkan detil hartanya secara terbuka diharapkan mampu menginspirasi pejabat publik lainnya untuk melakukan hal yang sama, demi kemajuan dan kebaikan bangsa.