Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan kapan Presiden Prabowo Subianto akan memulai tugasnya di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Basuki, Prabowo siap berkantor di IKN begitu semua fasilitas pemerintahan rampung, termasuk gedung untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
"Presiden Prabowo telah menyampaikan, jika semua gedung pemerintahan sudah lengkap, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif, beliau pasti akan segera pindah ke IKN. Semua sudah dipersiapkan," ujar Basuki kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Sebelumnya, Prabowo menegaskan komitmennya terhadap kelanjutan pembangunan IKN dengan mengalokasikan anggaran senilai Rp 48,8 triliun selama lima tahun ke depan. Anggaran tersebut akan dibagi secara bertahap untuk mempercepat pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan di IKN.
"Fokus utama saat ini adalah pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan. Kami berharap pada tahap kedua (2025-2029), anggaran sebesar Rp 48,8 triliun akan mendukung kelanjutan pembangunan IKN. Anggaran ini sudah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto," ungkap Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta.
AHY juga menambahkan, pembangunan gedung pemerintahan menjadi prioritas, terutama untuk fasilitas legislatif dan yudikatif. Pihaknya akan melakukan penyesuaian teknis agar proses pembangunan bisa berjalan lancar dan sesuai target.
"Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk menyelesaikan proyek-proyek pembangunan gedung yang digunakan untuk parlemen dan yudikatif. Kami akan mereview rancangan awal dan melakukan penyesuaian teknis. Diharapkan dalam waktu dekat, pembangunan dapat berlanjut dan mencapai target yang telah ditetapkan," tambah AHY.
Dengan persiapan yang matang dan alokasi anggaran yang jelas, Prabowo semakin yakin untuk mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan baru yang dapat membawa perubahan besar bagi Indonesia.